KPU Kabupaten Manggarai Gelar Sosialisasi Produk Hukum, Pemetaan Serta Penyelesaian Sengketa Pemilu 2024

Mengantisipasi hal tersebut lanjut Selin Bawaslu perlu melakukan pemetaan sejak dini. Hal ini kata Dia karena Bawaslu sebagai pihak yang bertanggung jawab serta memiliki kewenangan menangani sengketa proses pemilu. Salah satu strategi pencegahan yang bisa diambil oleh Bawaslu adalah dengan rutin menggelar sosialisasi dan literasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.

“potensi sengketa pas tahapan proses itu pasti ada, oleh karena itu, perlu adanya pemetaan sejak dini, kira-kira proses apa yang berpotensi terjadinya sengketa, nah dengan melakukan proteksi dini kita bisa mengantisipasi sehingga sengketa tidak terjadi, kita di Bawaslu selain menindak juga dapat mengambil langkah pencegahan, dengan rutin menggelar sosialisasi dan literasi penyelesaian sengketa seperti ini” ujarnya.

Karena itu Dia meminta kepada seluruh Masyarakat Manggarai, agar kalau ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara, silahkan melapor kepada Bawaslu.

Tetapi pelaporan lanjut Dia laporan harus memenuhi syarat formal dan materil diantaranya nama dan alamat pelapor, pihak terlapor dan waktu penyampaian tidak melebihi jangka waktu. Sementara untuk materi laporan lanjutnya yaitu waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilu, uraian dugaan pelanggaran pemilu dan bukti yang lengkap.

Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Manggarai Tomi Hartono menjelaskan, Sosialisasi ini dilakukan guna menyampaikan informasi yang lengkap kepada masyarakat tentang apa saja, peraturan serta produk hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu 2024.

“sosialisasi ini dilaksanakan guna menyampaikan informasi kepada kita semua, tentang peraturan dan juga produk hukum yang nanti digunakan pada saat pemilu nanti” katanya.

Karena produk hukum lanjut Tomi, wajib diketahui oleh masyarakat sehingga tidak ada yang gagal paham, sehingga sengketa juga bisa di hindari dengan memahami rambu – rambu yang ada. Selain itu juga kata Dia sosialisasi seperti ini, juga sebagai pendidikan politik bagi masyarakat.

“penting untuk dipahami oleh semua lapisan masyarakat, sehingga tidak ada yang gagal paham” ungkap Tomi.

Kegiatan sosialisasi diakhiri dengan sesi diskusi tanya jawab, masukan, serta beberapa tanggapan dari para peserta.

News Feed