Selain itu juga menguatkan Inspektorat Jenderal dengan membentuk Inspektorat VI yang melaksanakan fungsi investigasi dan pengembangan pengawasan, memanfaatkan teknologi informasi dengan mengembangkan Continuous Audit dan Continuous Monitoring, terus menyosialisasikan budaya anti-korupsi tidak hanya kepada para pejabat/pegawai tetapi juga keluarga, dan terus berkolaborasi lintas sektor, salah satunya dengan BPKP.
“Kementerian PUPR memandang BPKP tidak hanya sebagai mitra strategis, namun juga sebagai “Guru” dalam hal menguatkan pembangunan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi, termasuk mitra pengembangan Corruption Risk Assessment (CRA). Apapun yang kita lakukan pasti kami meminta pertimbangan BPKP,” kata Menteri Basuki.
Kepada para pegawai BPKP, Menteri Basuki menyampaikan sebagai individu pemimpin juga harus memiliki sikap berani menjadi contoh, tidak hanya memberi contoh. Dengan begitu, sikap integritas dan profesionalisme akan menular kepada seluruh pegawai dan menjadi budaya kerja di lingkungan organisasi.
“Saya berharap agile character yang dibangun di BPKP dapat membantu dalam mewujudkan legacy berupa organisasi yang kredibel, kompeten, dan orang-orang yang amanah di Kementerian PUPR,” kata Menteri Basuki.
