Labuan Bajo, SwaraNTT.Net – Seorang Kepala Sekolah di salah satu SMP Negeri di Manggarai Barat, NTT, diduga terlibat skandal perselingkuhan bersama bawahannya.
Skandal tersebut kini menjadi perbincangan hangat masyarakat setempat, terlebih setelah muncul informasi bahwa insiden kekerasan fisik antara pelaku utama terjadi di lingkungan sekolah dan disaksikan langsung oleh guru-guru serta para siswa.
Sumber terpercaya yang merupakan tokoh masyarakat Lembor Selatan mengatakan kepala sekolah tersebut menjalin hubungan terlarang dengan seorang guru perempuan yang juga mengajar di sekolah yang sama.
Perselingkuhan ini kata dia diduga sudah berlangsung cukup lama dan bahkan dilakukan secara terang-terangan di lingkungan sekolah. Lebih mengejutkan, sang guru merupakan istri dari tetangganya sendiri.
Bahkan mirisnya ungkap dia, ruang kerja kepala sekolah pun diduga dijadikan tempat melakukan perbuatan amoral.
Lanjutnya bahwa baru-baru ini beredar kabar bahwa sempat terjadi perkelahian fisik antara kepala sekolah dan guru perempuan tersebut di area sekolah, tepatnya saat jam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sedang berlangsung.
Insiden tersebut disaksikan langsung oleh sejumlah guru dan siswa. Kejadian ini menimbulkan keprihatinan dan kecemasan mendalam di kalangan orang tua murid.
Setelah insiden itu, Kepala Sekolah yang diketahui berinisial TD dilaporkan sempat mengancam para guru dan siswa agar tidak merekam ataupun menyebarkan kejadian tersebut, termasuk melarang publikasi ke media sosial ataupun pihak lain.
Yang paling disesalkan oleh publik adalah pernyataan Kepsek tersebut yang diduga membawa-bawa nama Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat sebagai tameng perlindungan, dengan mengatakan dirinya tidak bisa dipindahkan atau dipecat karena memiliki kedekatan khusus dengan pimpinan daerah.
Menanggapi situasi ini, berbagai elemen masyarakat di Kecamatan Lembor Selatan termasuk tokoh adat, tokoh masyarakat, serta keluarga dari pihak-pihak yang dirugikan mendesak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat dan Pemerintah Daerah untuk segera turun tangan.
