Oleh : Peppy Kurniawan
Sejak awal berdirinya republik ini, demokrasi adalah sebuah pilihan dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam konsep demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat.
Demokrasi memberikan peluang yang luas kepada rakyat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik serta persamaan bagi seluruh warga negara dewasa untuk ikut menentukan agenda dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan agenda yang telah diputuskan secara bersama.
Dalam sistem demokrasi, mereka yang terpilih adalah yang dipersepsikan bisa mewakili rakyat dan juga atas kemauan politik yang memilihnya. Karena dipilih oleh rakyat, mereka mesti bertanggung jawab kepada rakyat. Karena itu, wakil rakyat seharusnya bisa amanah dalam menjalankan mandatnya
Dalam negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu bentuk syarat mutlak yang harus dipenuhi. Pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil pun memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Pelaksanaan pemilu yang baik melahirkan harapan yang lebih baik akan masa depan demokrasi bangsa.
Pemilu juga sebagai sarana penunjang dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan secara demokratis. Pemilu pada hakikatnya merupakan proses ketika rakyat sebagai pemegang kedaulatan memberikan mandat kepada para calon pemimpin untuk menjadi pemimpinnya.
Karena itu, sebagian dari warga negara yang sudah punya hak pilih mewakilkan kepada mereka yang dianggap bisa melaksanakan aspirasinya. Itulah yang dinamakan demokrasi perwakilan.
Maka, dibuatlah mekanismenya. Memilih pemimpin puncak pemerintahan, seperti presiden dan wakil rakyat, anggota legislatif, dan DPD, dilakukan dengan mekanisme pemilihan umum. Inilah sistem demokrasi, suara lelaki sama dengan suara perempuan, suara seorang pejabat sama dengan suara seorang preman, dan seterusnya. Pokoknya, banyak-banyakan perolehan suara.
Kegiatan itu mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action-nya, dan sebagainya (Miriam Budiardjo: Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, 2008).
Namun dalam perjalanannya, penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia masih ada kekurangan, salah satunya adalah kurangnya pasrtisipasi masyarakat. Hal itu terbukti dengan rendahnya presentase partisipasi masyarakat pada pesta Demokrasi beberapa tahun akhir-akhir ini.
Mereka biasanya disebut Golongan Putih (Golput). Golput memutuskan untuk tidak memberikan suaranya dalam Pemilu, baik untuk memilih anggota DPR,DPS, DPRD, dan Presiden seperti , serta memilih kepala daerah lewat Pilkada.
Tingginya tingkat Golput disebabkan oleh berbagai faktor Penyebab, pertama, figur pemimpin yang diajukan dalam suatu pesta demokrasi kurang berkenan di hati pemilih. Penyebab kedua pemilih mulai jenuh dengan proses demokrasi lima tahunan yang tidak membawa perubahan bagi kehidupan rakyat.
Penyebab ketiga, pemilihan umum (Pilkada, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden) tidak lagi dipandang rakyat pemilih sebagai sesuatu yang prioritas atau sangat diperlukan dalam membangun kehidupannya sehari-hari termasuk regulasi, konflik dalam partai politik, serta para kandidat kepala daerah yang tidak memiliki nilai jual di mata masyaraka dan sebagainya.
Semakin tinggi jumlah masyarakat yang Golput, berarti tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu semakin rendah.
Komentar