Jakarta, SwaraNTT.net – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya menyediakan serta menyebarkan informasi terkait pertanahan dan tata ruang kepada masyarakat. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis dalam kegiatan Sosialisasi Strategi Komunikasi, Informasi Publik, dan Layanan Pengaduan pada Senin (21/07/2025).
“Hendaknya Teman-teman tak hanya sekadar melaksanakan program pemerintah, namun juga menjadi pelayan informasi. Apa yang ingin masyarakat ketahui, apa keluhan yang disampaikan masyarakat, kita harus paham apa yang dirasakan masyarakat. Mentality seperti ini memang sangat dibutuhkan, khususnya dalam mengelola isu-isu pemerintahan,” jelas Kepala Biro Humas dan Protokol.
Dalam komunikasi publik, Harison Mocodompis menekankan kembali pesan Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, bahwa bukanlah pernyataan yang paling benar yang akan menang dalam sebuah peran narasi, tetapi mereka yang paling mampu mengelola persepsi. Apalagi di era disrupsi saat ini, menurutnya kebenaran itu jadi relatif ketika amplifikasi atau jangkauan informasinya kurang.
Hal yang dapat dilakukan insan Humas untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan mengomunikasikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Kementerian ATR/BPN, utamanya di masing-masing satuan kerja (Satker). “Seperti halnya selesainya permasalahan tanah tutupan Jepang yang sertipikatnya diserahkan oleh Pak Menteri ATR/Kepala BPN atau soal Konsolidasi Tanah Vertikal di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, atau tentang Reforma Agraria yang telah berlangsung dan dilakukan oleh Teman-teman sekalian,” tutur Harison Mocodompis.
Dalam implementasi komunikasi publik, Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan strategi komunikasi yang sudah mulai dijalankan oleh seluruh Satker Kementerian ATR/BPN. Dalam sosialisasi ini, beberapa strategi dipaparkan kembali oleh Kepala Bagian Pemberitaan, Media dan Hubungan Antar Lembaga (PMHAL), Bagas Agung Wibowo, kepada sekitar 1.000 peserta sosialisasi yang terdiri dari 519 Satker Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota.
