“Ada 3 juta lebih data BPS menunjukkan anak usia sekolah, tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah. Ada 3 juta lebih, jadi mereka ini enggak nampak, enggak terdengar dan bahkan kadang-kadang tidak ketahuan. Nah Presiden ingin kita menoleh anak-anak kita yang seperti ini,” terang Gus Ipul.
Mentrans Iftitah menyampaikan pihaknya mengapresiasi program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo melalui Kemensos, serta siap melakukan sinergi dan kolaborasi dalam rangka mendirikan Sekolah Rakyat di Kawasan transmigrasi.
Ia menambahkan akan menganalisa lokasi-lokasi titik awal pilot project pembangunan Sekolah Rakyat di Kawasan transmigrasi. “Tadi disinggung salah satunya mungkin di daerah NTT maupun di Papua,” ujarnya.
Pada era Presiden Prabowo, dia menjelaskan, transmigrasi tidak lagi hanya berfokus pada perpindahan penduduk, tapi pada meningkatkan kesejahteraan di kawasan transmigrasi, melalui industrialisasi, hilirisasi, dan investasi, serta penciptaan lapangan kerja.
“Oleh karena itu pendidikan menjadi kunci yang sangat penting sekali, jika program-program di antara Kementerian disinergikan dan dikolaborasikan, ini juga akan menurunkan angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio), sehingga betul-betul nanti setiap Rupiah yang diinvestikan oleh negara di kawasan-kawasan transmigrasi itu betul-betul bisa sangat efektif dan efisien untuk kemakmuran bangsa,” jelas Iftitah.
“Dalam konteks pembangunan kawasan transmigrasi tersebut, jika nanti dibutuhkan di lokasi-lokasi tersebut adanya satu ruang pendidikan, terus kemudian dibutuhkan Sekolah Rakyat di sana, karena tujuan dari Sekolah Rakyat ini kan memungkinkan yang tidak mungkin, masyarakat yang betul-betul miskin ekstrem, nah kami harus meneliti, bisa jadi ada beberapa kawasan yang memang tingkat miskinnya sangat ekstrem, sehingga dibutuhkan Sekolah Rakyat,” tutupnya.
