Menurut Bupati Hery Nabit, dalam proses pendataan tenaga Non-ASN ini, ada Surat Tanggungjawab Mutlak, mulai dari perangkat daerah, Sekda dan ditandatangani oleh Bupati sebelum dikirim ke pemerintah pusat.
“Bukan apa-apa, supaya pemerintah pusat memperoleh data riil,” sebut Bupati Hery Nabit.
Ia juga menegaskan, agar pimpinan perangkat daerah yang menangani data tersebut harus memperhatian semua persyaratan, “Ini menyangkut nasib orang,”.
“Saya ingatkan, jangan bermain diluar persyaratan-persyaratan yang ada, sekalipun atas nama kemanusiaan. Jangan karena rasa kemanusiaan mengalahkan aturan-aturan kepegawaian yang ada,” tegasnya.
1
/
187
Dukung Perempuan Berkarya, PLN UIP Nusra Gelar Workshop Woman Empowerment & Inspiring Srikandi
Peningkatan Pendapatan Dorong PLN Masuk Fortune Global 500
Gubernur NTT Temui Masyarakat Poco Leok Dialog Rencana Pembangunan Panas Bumi
Akselerasi Transisi Energi Nusa Tenggara, PLN UIP Nusra Gandeng Kejati Teken Kerjasama
1
/
187
