Manggarai Barat, SwaraNTT.Net – Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (Mabar), NTT, melakukan aksi damai menolak pembangunan sarana dan prasarana Wisata Alam oleh Kementerian PUPR di kawasan Loh Buaya Pulau Rinca, Kamis (06/8/2020)
Aksi massa yang berjumlah kurang lebih ratusan peserta tersebut bergerak dari titik star Patung Komodo kota Labuan Bajo menuju Kantor DPRD Manggarai Barat, menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua, serta spanduk yang yang terbentang pada setiap kendaraan, bertuliskan penolakan Pembangunan Sarpras atau Geopark di Pulau Rinca.
Sebelum menuju kantor DPRD Mabar, massa aksi yang dipimpin oleh Aloysius Suhartim Karya, sebagai Ketua FORMAPP melakukan orasi di depan kantor Badan Otoritas Pariwisata Mabar. Massa menuntut kantor BOPLF dibubarkan karena dianggap sebagai biang kerok pengerusakan pariwasata di Labuan Bajo.
Baca Juga: Warga Lemarang Reok Barat Keluhkan Jembatan Wae Kuli 2 Belum Dibangun Pemerintah
“Kehadiran BOP sejak 2018 itu menciptakan begitu banyak kisruh dan persoalan sosial yang mengakibatkan citra bisnis pariwisata flores rusak,” Katanya.
Dalam orasinya, Aloysius, juga menyinggung soal wisata halal yang pernah dicanangkaan oleh direktur BOP Syahna Fatina.
“BOP hadir sebagai pemecah belah dan pengganggu toleransi diatas bumi Labuan Bajo Manggarai Barat. Syahna itu adalah aktor dibalik itu semua,” tambahnya.
Badan Otorita Pariwisata yang dipimpin oleh Syahna Fatina, juga dianggap sebagai bukti kongkrit dari kolonialisasi masyarakat Flores.
“Kita harus berhati-hati saudara, BOP telah mengkapling-kapling aset Pemerintah kedepannya, apa yang disampaikan Syahna Fatina berbahaya dan ini adalah penipuan,” Tegas Aloysius.
Lebih lanjut, Aloysius menyampaikan, Presiden Jokowidodo juga tidak murni berjuang untuk kepentingan masyarakat Flores, namun hanya untuk kepentingan nafsu kapitalis asing. Sehingga masyarakat Flores, hanya dijadikaan sebagai budak oleh kaum kapitalis yang hadir di Manggarai Barat.
Baca Juga: Aksi Demo FP2N di Kantor BPN Mabar, Minta SHM Nikolaus Naput Dibatalkan
Setelah menyampaikan orasi di depan kantor BOPLF massa langsung bergerak menuju kantor DPRD Mabar, dengan pengkawalan ketat dari pihak keamanan Polres Manggarai Barat.
Di kantor DPRD, massa diterima secara baik dan semua peserta aksi diperbolehkan masuk untuk melakukan audiens di ruangan Sidang kantor DPRD.
Aloysius Suhartim Karya, Ketua FORMAPP di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan beberapa point tuntutan aksi dihadapan Ketua DPRD Mabar Edistasius Endi, beserta anggota DPRD yang hadir.
Dia menyampaikan bahwa yang hadir di dalam ruang sidang tersebut adalah garda terdepan, yang bekerja memajukan sektor pariwisata di Labuan Bajo.
Pertama, pembangunan sarpras berupa bagunan Geopark di kawasan Loh Buaya ini sudah sangat jelas bertentangan dengan hakikat keberadaan Taman Nasional Komodo sebagai kawasan konservasi sebagaimana yang telah diamatkan melalui SK Menteri Kehutanan No. 306 tahun 1992 tentang pembentukan Taman Nasional Komodo. Dalam SK ini secara eksplisit ditegaskan bahwa Taman Nasional Komodo adalah kawasan konservasi alami yang utuh dari satwa Komodo dan ekosistem lainnya baik di darat maupun di laut.
Kedua, model pembangunan Sarpras Geopark dengan cara betonisasi ini sudah sangat jelas akan menghancurkan bentang alam kawasan Loh Buaya. Model pembangunan seperti ini jelas bertentangan dengan model pembangunan dalam kawasan Taman Nasional yang tidak boleh mengubah bentang alam setempat, sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Permen LHK P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020 tentang Pembangunan Sarana dan Prasaranan Wisata Alam di Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 tahun 2010 tentang Penguasahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
Ketiga, pembangunan sumur bor sebagai bagian dari Sarpras ini juga akan sangat membawa dampak buruk bagi matinya sumber-sumber air yang selama ini menjadi sumber penghidupan satwa dan tumbuhan yang menghuni kawasan Loh Buaya dan sekitarnya.
