AHY menjelaskan, hasil inventarisasi menunjukkan kerusakan terjadi di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota. Kerusakan paling parah ditemukan di Jakarta, Makassar, Bandung, Surabaya, dan Solo.
“Kerusakan-kerusakan tersebut terjadi di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota dengan kurang lebih ya, ini bisa fluktuatif dan terus dihitung secara lebih detail lagi kurang lebih 900 sampai 950 miliar rupiah total atau nilai kerusakan yang harus bisa segera kita perbaiki bersama,” ujarnya.
Menurut AHY, jenis kerusakan yang paling banyak ditemukan meliputi gedung-gedung pemerintahan, kantor DPRD, hingga fasilitas umum seperti jembatan penyeberangan orang (JPO) yang rusak maupun terbakar.
AHY menegaskan, seluruh biaya pemulihan infrastruktur yang rusak akibat kerusuhan tersebut akan ditanggung pemerintah pusat melalui APBN yang dialokasikan lewat Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
