KUPANG, SwaraNTT.net – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan langkah progresif dengan membentuk lima tim kerja khusus guna mempercepat pembangunan daerah. Langkah ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah yang berlangsung di Aula Fernandes, Kantor Gubernur NTT, Jumat (27/2/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, Melki Laka Lena, didampingi Plh. Sekda NTT, Rita Wuisan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, Yosef Rasi, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Bernhard Menoh, serta dan dihadiri oleh jajaran Pimpinan Perangkat Daerah, para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, serta staf terpilih.
Dalam laporannya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT, Yosef Rasi, menjelaskan bahwa pembentukan tim kerja ini merupakan upaya menyelaraskan potensi sumber daya manusia (SDM), alam, dan budaya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Setiap tim akan terdiri dari 50 orang, dengan komposisi 60% pejabat struktural dan 40% staf. Tim ini bersifat lintas sektor dan tidak terikat kaku pada jabatan birokrasi, melainkan bekerja berdasarkan kapasitas pribadi dan kompetensi.
“Tim ini dibentuk untuk mempercepat koordinasi, menghemat waktu, dan energi. Pengalaman saya, konsolidasi program bersama sangat penting agar kekuatan kita tidak bias ke mana-mana,” tegas Gubernur Melki dalam arahannya.
Gubernur membagi fokus percepatan ke dalam lima tim strategis dengan koordinator masing-masing:
1. Tim Akselerasi Dasacita dan Program Pusat di Daerah: Dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT, Alfons Theodorus, tim ini bertugas me-review implementasi program unggulan daerah (Dasacita) serta program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih dan Swasembada Pangan.
2. Tim Implementasi Pendataan dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu: Dipimpin oleh Jonny Ericson Ataupah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT. Gubernur menargetkan penurunan angka kemiskinan dari 17,5% menjadi 11,5% di akhir masa kepemimpinan. Fokus utama adalah validasi data man-to-man dan penindakan tegas bagi oknum yang memanipulasi data kemiskinan.
