Dia menyebut, pembangunan PLTP merupakan kegiatan yang positif, dan Pemprov NTT mendukung penuh selama ditempuh dengan tata kelola yang baik, serta memenuhi semua standar dan aspirasi yang ada.
“Terdapat 3 poin penting yang menjadi arahan Pak Gubernur, yang pertama, apabila pembangunan itu baik maka harus dilanjutkan, apabila ditemukan ada kekurangan maka mestinya dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai standar, dan apabila pembangunan itu tidak baik, maka sebaiknya ditunda,” jelasnya.
Kasirun menegaskan, pemerintah Provinsi NTT mendukung pembangunan dan pengembangan PLTP, selama prosesnya sesuai dengan lima prinsip utama yang harus dipatuhi, yakni memperhatikan Lingkungan, pelaksanaan teknis sesuai standar dan aman, dukungan pengembangan sosial melalui Tanggung Jawab Sosial (TJSL), program bagi hasil sesuai ketentuan dan perundangan-undangan, dan keselamatan kerja.
“Jadi selama lima prinsip ini dipatuhi atau dijalankan dengan baik, maka pembangunan dapat berjalan dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membentuk tim independen yang melibatkan pakar dan stakeholder dari berbagai pihak, mulai kalangan akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
Tim itu akan melakukan uji petik dan melakukan observasi terkait proyek PLTP di Ulumbu (Kabupaten Manggarai) dan Mataloko (Kabupaten Ngada), termasuk Atadei (Kabupaten Lembata).
