Ia mengingatkan, keterlambatan dalam publikasi dokumen dapat berdampak langsung pada penilaian IPKD Kabupaten Manggarai.
Oleh karena itu, koordinasi antarperangkat daerah harus diperkuat agar tidak ada lagi keterlambatan dalam penyampaian informasi keuangan kepada publik.
Selain itu, Bupati Hery Nabit menyoroti catatan dari Kementerian Dalam Negeri terkait kewajiban mencantumkan tanggal pada setiap postingan dokumen keuangan.
Ia menyebutkan, masih ditemukan publikasi yang tidak menampilkan tanggal unggah secara jelas, sehingga perlu segera dibenahi.
“Kita harus memastikan setiap dokumen yang dipublikasikan memuat tanggal yang jelas. Ini penting agar informasi yang disampaikan akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Melalui Forum Perangkat Daerah RKPD 2027 ini, Bupati Hery Nabit berharap seluruh OPD semakin memperkuat sinergi dan koordinasi, khususnya dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai.
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar setiap dokumen perencanaan dan keuangan daerah dapat dipublikasikan secara tepat waktu dan mudah diakses masyarakat.
Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Dengan tata kelola keuangan yang baik dan transparan, Pemerintah Kabupaten Manggarai diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan menuju tahun 2027.***
