“Kami menghormati fungsi pengawasan DPRD. Namun menyebut adanya ‘kejahatan besar’ tanpa proses klarifikasi yang utuh adalah pernyataan yang tergesa-gesa. Semua tahapan telah berjalan sesuai mekanisme,” tegas Bupati yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPD PDI Perjuangan NTT ini.
Bupati kembali menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai menghormati setiap proses klarifikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apabila dalam proses tersebut ditemukan adanya pelanggaran atau indikasi kerugian negara, maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kalau proses klarifikasi sudah selesai dan ada temuan, tentu akan kita proses sesuai aturan. Kita menunggu hasilnya secara objektif dan profesional,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Manggarai berkomitmen menjaga integritas tata kelola kepegawaian serta memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap berpijak pada prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Pemerintah juga mengajak semua pihak untuk mengedepankan data, fakta, dan proses yang objektif, serta menghindari opini yang prematur.
Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, pemerintah daerah telah menyiapkan dan mendistribusikan rilis resmi kepada media guna memastikan informasi yang beredar tetap akurat dan tidak menimbulkan spekulasi.
