Dalam konteks peningkatan investasi daerah, Bupati Manggarai juga menekankan pentingnya pembenahan sektor perizinan. Ia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar mengubah pola pelayanan perizinan dari yang bersifat pasif menjadi lebih proaktif dengan mendampingi para pelaku usaha.
“Kalau pelaku usaha belum memiliki izin, jangan langsung ditinggalkan. Pemerintah harus hadir membantu mereka mengurus perizinan agar bisa segera mengakses kredit dan mengembangkan usahanya,” tegasnya.
Menurut Bupati Hery Nabit, pemerintah daerah perlu turun langsung ke lapangan, mendatangi tempat-tempat usaha untuk membantu pelaku UMKM melengkapi persyaratan administrasi.
Dengan perizinan yang lengkap, pelaku usaha memiliki peluang untuk memperoleh pembiayaan hingga ratusan juta rupiah yang pada akhirnya akan menggerakkan investasi daerah.
Bupati Manggarai menambahkan bahwa penguatan investasi lokal akan memberikan dampak berantai, tidak hanya pada sektor konstruksi dan dunia usaha, tetapi juga pada peningkatan ekspor daerah serta pengurangan ketergantungan terhadap impor.
Produksi lokal yang kuat akan memastikan perputaran uang tetap berada di dalam daerah dan meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
Seluruh kebijakan tersebut, lanjutnya, dirancang tidak semata-mata untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi untuk membangun daya saing daerah yang berkelanjutan.
Dengan perencanaan yang efektif, belanja pemerintah yang tepat sasaran, perizinan yang ramah investasi, serta konsumsi masyarakat yang kuat, Kabupaten Manggarai diharapkan mampu memperkokoh fondasi ekonomi daerah berbasis sektor unggulan.
Forum Konsultasi Publik ini diikuti oleh seluruh pimpinan perangkat daerah, tokoh masyarakat, pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), mahasiswa, serta organisasi kemahasiswaan sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam memperkuat partisipasi publik pada proses perencanaan pembangunan daerah.***
