Karena itu, pemerintah daerah diharapkan hadir dan memastikan setiap aspirasi anak mendapat perhatian serius.
“Oleh karena suara anak merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan, maka pemerintah daerah harus memastikan setiap aspirasi dan usulan anak dapat ditindaklanjuti, baik pada tahun 2026 maupun diintegrasikan dalam program kerja perangkat daerah tahun 2027,” lanjut Yasinta.
Sementara itu, perwakilan anak dari Kecamatan Satar Mese Utara, di hadapan Bupati Manggarai, menyampaikan perlunya koordinasi lintas sektor untuk menghentikan praktik judi online di tengah masyarakat.
Praktik tersebut dinilai berdampak langsung pada kondisi keluarga dan mengganggu tumbuh kembang serta proses belajar anak.
DP3A Manggarai mencatat bahwa sejak Musrenbang RKPD Tahun 2023 yang dilaksanakan pada 2022, Forum Anak selalu terlibat aktif menyampaikan suara anak Manggarai.
Sejumlah usulan bahkan telah direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, di antaranya pembangunan jalan menuju SMK Santa Mathilda, pembangunan Natas Labar, penyediaan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS), serta pembentukan forum anak hingga ke tingkat desa.
Melalui komitmen bersama antara pemerintah daerah, perangkat kecamatan, desa/kelurahan, dan Forum Anak, Kabupaten Manggarai terus memperkuat langkah menuju terwujudnya Desa/Kelurahan Ramah Anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkelanjutan.***
