“Selain audit SDK Ruteng II, saya juga mendorong Inspektorat Kabupaten Manggarai mengaudit Dinas PPO Kabupaten Manggarai, hal ini bertujuan untuk mengusut tuntas dugaan adanya pungutan liar yang mempersulit proses administrasi keuangan di lembaga tersebut,” ungkap Arlan Nala.
Mantan Jurnalis di Manggarai ini menduga, praktik Pungli yang terjadi di lingkup Dinas PPO Manggarai berlangsung lama. Pihaknya juga mempertanyakan keberadaan kepala dinas Pendidikan Manggarai, yang dinilainya melakukan pembiaran atas ulah oknum R.
“Saya menduga pungli sudah berlangsung lama dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan. Mengapa demikian sangat tidak masuk akal seorang pegawai yang bertugas di instansi lain namun melakukan tindakan pungli di dinas PPO. Kemana Kadis? Mengapa pegawai ini dibiarkan?,” tanya Politisi Partai Demokrat Manggarai, Arlan Nala.
Arlan Nala, juga meminta bupati Manggarai Hery Nabit, agar dilakukan pembinaan khusus terhadap segenap pegawai dinas PPO yang turut terlibat dalam praktik Pungli selama ini.
“Jangan biarkan benih kejahatan tumbuh kembang dan liar di Kabupaten tercinta ini. Saya minta Bupati Manggarai untuk memberikan pembinaan khusus kepada segenap pegawai dinas PPO,” tegasnya.
Laporan: Angelina Sonia
