Manggarai, SwaraNTT.Net – Pemerintah Kabupaten Manggarai kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) tahun 2023 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini berhasil dipertahankan Pemkab Manggarai selama Enam (6) tahun beruntun, sejak 2018 hingga 2024.
Penyerahan LHP berlangsung pada Kamis (27/06/24) di Kupang dan dipimpin oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi NTT Slamet Riyadi, di Kantor BPK RI Perwakilan NTT, Jl. WJ Lalamentik No.91, Oebobo – Kupang.
LHP diterima oleh Bupati Manggarai, Herybertus G. L Nabit bersama Ketua DPRD Manggarai, Matias Masir.
Bupati Manggarai Herybertus G. L Nabit mengatakan, WTP yang hari ini diperoleh, bukanlah semata-mata untuk membanggakan sebuah kinerja atas laporan keuangan tetapi lebih dari itu harus berkontribusi untuk perbaikan berbagai indikator makro.
Ia menjelaskan, Indikator Makro Kabupaten Manggarai yang telah disebut secara khusus oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT adalah pertama, Tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten Manggarai yang terus menunjukkan peningkatan.
“Pertumbuhan ekonomi kita mulai dari -0,87% (tahun 2020); 2,43% (tahun 2021); 2,85% (tahun 2022); lalu menjadi 3,79% pada tahun 2023 yang lalu. Sebagai catatan, laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Manggarai pada tahun 2023 menempati urutan ke-5 di bawah Manggarai Barat (4,77%), Alor (4,09%), Kota Kupang (3,93%) dan Ende (3,83%), sedangkan laju pertumbuhan provinsi NTT tercatat 3,52%,” ungkapnya.
Kedua, Tingkat Pengangguran Terbuka yang terus menurun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu 3,7% (tahun 2021); 3,5% (tahun 2022); lalu turun menjadi 2,44% pada tahun 2023.
Kemudian yang ketiga Tingkat Kemiskinan yang terus mempertahankan trend penurunan meski masih cukup tinggi: 20,48% (tahun 2021); 19,84% (tahun 2022); lalu turun menjadi 19,69% pada tahun 2023.
