“Dialog harus dikedepankan, terutama dengan penolak geothermal. Jika dialog sudah dilaksanakan dengan baik, kegiatan konstruksi bisa dilanjut,” ungkapnya.
Sementara itu, di PLTP Atadei, Gubernur Melki menyampaikan tim pengembangan mesti segera menyelesiakan penyesuaian harga ganti rugi pemilik tanah melalui pendekatan intens dengan tetap mengacu pada aturan yang berlaku.
Di PLTP Sokoria, disebutkan bahwa sebagian besar warga (sekitar 85%) mendukung PLTP Sokoria karena manfaat listrik, kerja, dan ekonomi. Sisanya menolak karena dugaan dampak lingkungan yang tidak terbukti secara signifikan di lapangan.
Tim pengembang dinilai perlu mengadopsi mekanisme pengaduan dan pemantauan partisipatif, melaksanakan sosialisasi yang konsisten dan berkelanjutan dalam setiap tahapan aktivitas, serta mengarahkan program CSR agar lebih menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Menanggapi rekomendasi Gubernur Melki, EVP Panas Bumi PT PLN (Persero), John Y.S. Rembet, mengurai sejumlah agenda ke depan mengacu pada temuan tim Satgas, akan dilakukan kegiatan pada green area terlebih dahulu (access road, wellpad G, J, dan D) setelah pelaksanaan FPIC di Poco Leok.
Sementara terkait manifestasi di PLTP Mataloko, akan dilakukan studi risiko kemunculan manifestasi baru, serta rencana pembangunan geopark (remidiasi lingkungan) yang saat ini sedang dalam tahap proses pengajuan anggaran.
