“Kita berharap agar dukungan dari semua pihak agar betul-betul program yang dirancang ini teruji di lapangan memiliki satu efektivitas dan efisiensi usaha tani, sehingga mampu menjadi satu energi yang besar untuk mengangkat daya ungkit dalam menyelesaikan persoalan ekonomi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya” katanya.
TJPS, jelas dia, merupakan satu filosofi untuk melakukan integrasi antara pertanian dan peternakan. Tujuannya untuk membangun ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, supaya masyarakat pertanian dan wirausaha mandiri punya ketahanan ekonomi yang lebih panjang dari biasanya.
Ia meminta petani agar menyisihkan sedikit keuntungan hasil panen untuk membeli ternak, seperti ayam dan kambing. Karena makanan yang diberikan dari hasil tani jagung. Hal itu juga untuk menjaga ketahan ekonomi masyarakat pada saat belum musim panen, dengan cara beternak.
Ia menegaskan, dalam program TJPS, produksi tidak boleh kurang dari 7 ton dalam 1 hektar lahan, sebab semua pupuk yang dipakai adalah pupuk non subsiidi baik urea maupun NPK.
Untuk memudahkan petani, Pemerintah akan menyiapkan hebrisida, ada untuk pembukaan lahan dan ada hebrisida yang sifatnya seleksif untuk digunakan pasca penanaman juga ada pestisida untuk mengendalikan ulat rayap.
“Itu sudah siapkan untuk nanti para petani bisa gunakan sekaligus kita mempersiapkan biaya tenaga kerja yang sudah kita perhitungkan setara dengan kebutuhan satu bulan 100 kg untuk rumah tangga yang bersangkutan selama 3 bulan masa produksi, dengan tujuan agar semua petani yang bekerja di sini tidak perlu ke luar dari kampung untuk memenuhi kebutuahan pangannya,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, sampai kapan pun kalau kita tidak mengubah pola pembangunan yang dikerjakan oleh Gubernur dan Bupati tidak akan menyelsaikan masalah kemiskinan.
“Faktor biaya yang sering menjadi kendala, maka kita pecahkan dengan pendekatan sektor pertanian dengan KUR, di situ kita biaya untuk semua perserta itu minimal setengah. Pembiayaan yang diberikan tidak terbatas jumlahnya, sesuai kebutuhan petani dan luas lahan yang disiapkan,” jelasnya.
Dijelaskan, bahwa program TJPS juga akan menyelesaikan persoalan pemasaran yang selama ini menjadi kendala bagi para petani. Sebab apabila ini tidak diselesaikan maka akan ada rasa pesimisme dari para petani.
Sebab itu, dalam program TJPS, pemerintah siapkan off taker atau perusahan yang akan membeli semua hasil produksi jagung yang ditanam oleh masyarakat. Harga juga sesuai harga pasar, tetapi untuk memberikan jaminan kepada masyarakat pemerintah batasi harga minimum Rp 3.200/kg. Kendati saat panen harga pasar di bawah batas minimum, off taker tetap membeli dengan harga Rp.3.200/kg.
“Kita sudah analisis, Rp3.200 itu dari aspek ekonomi sudah terpenuhi, petani sudah untung ketika menjual dengan harga itu, tetapi kalau harga pasar saat itu lebih tinggi maka bonus bagi petani,” ujarnya.
“Pola ini yang kita sebut sebagai ekosistem pembiayaan TJPS pola kemitraan dan semua masyarakat bisa ikut di dalamnya untuk memanfaatkan semua lahan tidur, untuk bisa menjadi lahan produktif, tetapi kita akan dorong untuk bisa meningkatkan kapasitas ekonomi. Itu juga akan berdapak pada ekonomi daerah yang bersangkutan,” tutupnya.
Dalam kegiatan itu, Bank NTT juga menyerahkan secara simbolis bantuan biaya kepada masyarakat yang masuk dalam program TJPS.
