Winston Rond0, menyayangkan apa yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan tapal batas, ternyata belum final dan tuntas, karena masih menyisakan masalah. Padahal disebutkan bahwa penyelesaian batas Sumba Barat dan Sumba Barat Daya hanya 2 menit.
“Kami berharap penyelesaian batas harus tuntas. Jangan hanya cepat, tapi harus libatkan dua belah pihak” Cetus Anggota DPRD Winston Rondo dihadapan mahasiswa asal Sumba Barat.
Melalui sambungan telepon, Umbu Bintang, mantan Bupati Sumba Tengah pun angkat bicara terkait dengan keputusan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat.
Menurut Umbu Bintang, pendekatan yang dilakukan oleh Gubernur NTT kurang pas karena pendekatan kekuasaan tidak ada ruang untuk berdialog dengan rakyat, rakyat harus diajak bicara tentang dirinya jangan orang lain yang membicarakan sekalipun itu pemerintah /pemimpin yang tidak menghayati karakter rakyat Gaura.
Jadi saran Saya lanjut Mantan Bupati Sumba Tengah, libatkan rakyat Gaura dan rakyat Kodi karena sesungguhnya mereka bersaudara, libatkan mereka yang tau tentang pengelolan pemerintahan dan pembinaan/pelayanan masyarakat sebelum sumba barat mekar dan mereka yg menjadi penggagas pemekaran dan yang terpenting bicara atas dasar kejujuran dan mencari yang terbaik bagi kesejahteraan rakyat.
Umbu Bintang menjelaskan, Orang yang tau tentang batas wilayah Gaura dan Kodi diantaranya Umbu Djima, mantan Bupati tahun 1990 sd 1995, Julianus Poteleba, Yance Tenabolo mantan camat Lamboya, M.U.Pawolung mantan camat Kodi, Umbu Sappi Pateduk/umbu bintang mantan kepala bappeda Sumba Barat dan Hengki Liyanto untuk menanyakan siapa yang menyerahkan tanah yang sekarang dipakai sebagai perkebunan kakao/coklat, ucap Umbu Bintang.
Secara terpisah, Melkyanus Pote Hadi, salah satu tokoh muda asal Sumba Barat, berharap agar DPRD benar-benar membantu menyelesaikan ini, jika terjadi konflik horisontal siapa yang bertanggung jawab? Tentu gubernur bertanggung jawab, karena memutuskan sesuatu tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, Ujarnya.
Penulis: MPH
Komentar