Kerja sama ini juga berperan dalam melanjutkan hilirisasi untuk peningkatan nilai tambah dalam negeri. Poin penting lainnya adalah penyelarasan dan penyederhanaan regulasi serta implementasi pencapaian bauran energi dan program Net Zero Emission (NZE). Nantinya Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melingkupi seluruh subsektor ESDM.
Adapun ruang lingkup yang disepakati dalam nota kesepahaman ini adalah:
a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
b. penataan dan percepatan perizinan di bidang lingkungan hidup dan bidang energi dan sumber daya mineral dalam rangka mewujudkan ketahanan dan swasembada energi dan melanjutkan hilirisasi untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri;
c. sinergitas pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dalam rangka pengawasan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
d. sinergitas penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan energi dan sumber daya mineral;
e. penyelarasan/penyederhanaan regulasi untuk percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup dan energi dan sumber daya mineral;
f. implementasi pencapaian bauran energi dan program Net Zero Emission berdasarkan Nationally Determined Contribution;
g. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
h. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
i. kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
Sebagai informasi, Nota Kesepahaman ini merupakan penguatan terhadap Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditandatangani pada tahun 2019 dan telah berakhir pada tahun 2024.
