MANGGARAI, SwaraNTT.net – Pernyataan anggota DPRD Manggarai Aleksius Armanjaya soal ketidakhadiran Bupati Manggarai yang dikaitkan dengan kemampuan fiskal dalam pembiayaan pembangunan di kabupaten Manggarai dengan menyebut bahwa semua kebutuhan di daerah nantinya, tetap ‘mengemis’ ke Pusat yang nota bene ke Presiden Prabowo melalui tangan-tangannya di pemerintahan, ditanggapi oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Aven Mbejak menilai bahwa apa yang disampaikan Aleksius Armanjaya itu adalah terminologi kampungan.
“Itu adalah terminologi kampungan yang tidak mendapat tempat dalam managemen pemerintahan,” tegas Aven Mbejak, dalam rilis yang diterima Swara Net, Sabtu (22/2/2025) malam.
Menurut Aven, pernyataan Aleksius Armanjaya terkait kehadiran/ketidakhadiran dalam kegiatan retreat di Magelang jangan dihubungkan dengan kemampuan fiskal dalam pembiayaan pembangunan.
“Saudara Aleksius Armanjaya harus belajar ulang tentang makna desentralisasi dan otonomi daerah yang sudah dipraktikkan bertahun-tahun di Indonesia,” kata Aven
Dia menambahkan, tidak ada terminologi dan praktek-peraktek mengemis ke Pemerintah Pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.
Dia jelaskan, desentralisasi adalah penyerahan sebagian kewenangan pusat kepada daerah.
“Sebagai konsekuensinya maka penyerahan kewenangan itu diikuti oleh penyerahan anggaran untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan tersebut. Dengan kata lain, menjadi kewajiban Pemerintah Pusat untuk menyalurkan anggaran ke daerah. Tidak perlu menggunakan kata “mengemis” di dalam mengelola Pemerintahan, termasuk dalam mengalokasikan anggaran dari Pusat kepada daerah. Itu adalah terminologi kampungan yang tidak mendapat tempat dalam managemen pemerintahan,” jelasnya.
Lebih jauh dia menerangakan, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2002 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat (UU HKPD) juga sudah menegaskan tentang dana-dana apa saja yang harus ditransfer ke daerah.
