Hal ini menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada peserta didik, tetapi juga pada peningkatan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Dari sisi infrastruktur layanan, hingga awal April 2026 tercatat sebanyak 252 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di seluruh wilayah NTT.
SPPG ini menjadi dapur utama penyedia makanan bergizi yang dikelola oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat, yayasan, serta unsur TNI dan Polri.
Selain memberikan manfaat kesehatan, program ini juga berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah.
Sebanyak 12.141 tenaga kerja lokal berhasil terserap dalam berbagai peran, mulai dari tenaga ahli gizi, kepala SPPG, akuntan, koordinator lapangan, juru masak, hingga tenaga kebersihan dan pengemudi.
Dampak ekonomi MBG juga dirasakan oleh pelaku usaha lokal seperti petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok bahan pangan.
Pemanfaatan bahan pangan lokal dinilai mampu memperkuat ekonomi daerah sekaligus menjaga keberlanjutan program.
Koordinator Regional NTT, Oswaldus Ngani, menegaskan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menekan angka stunting di NTT.
“Kita berharap dari program makan gizi gratis ini bisa melahirkan generasi muda yang cerdas dan mampu mengurangi stunting di NTT,” ujarnya di Kupang, Senin (13/4/2026).
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terus melakukan evaluasi dan penguatan koordinasi guna memastikan program berjalan optimal dan tepat sasaran.
Dengan dukungan 252 dapur SPPG yang telah beroperasi, diharapkan distribusi layanan gizi dapat semakin merata ke seluruh wilayah NTT.
Meski demikian, pemerintah mengakui capaian tersebut masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target yang lebih luas.
“Kami akan terus berkoordinasi agar semua anak-anak di NTT bisa menikmati program ini. Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan demi kelancaran MBG,” tutupnya.
