JAKARTA, SwaraNTT.net – Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mendapat sindiran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait penonaktifan peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI).
Dalam Rapat Konsultasi Pimpinan Komisi DPR di Jakarta, Senin (9/2/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak menyembunyikan kejengkelannya atas kebijakan penonaktifan massal sekitar 11 juta peserta PBI JKN yang dilakukan serentak, mendadak, dan menurutnya minim sosialisasi.
Masalahnya, kata Purbaya, anggaran tidak dipotong sepeser pun. Pemerintah tetap menyiapkan kuota 96,8 juta penerima PBI JKN. Negara tidak sedang berhemat. Tapi yang terjadi justru sebaliknya kegaduhan di mana-mana.
“Bayangkan, 10 persen peserta langsung dinonaktifkan sekaligus. Ya ribut. Kalau 1 persen, mungkin cuma bisik-bisik,” ujarnya.
Menurutnya, penonaktifan massal tanpa jeda itu seperti menyiram bensin ke api kecil tidak perlu, tapi dijamin bikin heboh.
Ia juga menilai proses tersebut seharusnya dilakukan bertahap, bukan dengan gaya “sekali tekan tombol, jutaan orang kaget”.
“Ini perlu di-smoothing. Di-average 3 sampai 5 bulan. Jangan bikin kejutan. Negara ini bukan acara prank,” sindirnya ada Purbaya kian serius ketika menyinggung dampak di lapangan.
Baginya, persoalan ini bukan sekadar data dan tabel Excel, melainkan soal manusia.
“Coba bayangkan orang mau cuci darah, tiba-tiba dibilang tidak eligible. Kelihatannya kita ini konyol. Padahal uang negara yang keluar sama,” katanya.
Di titik ini, Purbaya menyentil ironi negara tetap bayar, rakyat tetap ribut, pemerintah tetap disalahkan.
