Aksi brutal yang dilakukan kedua kelompok Warga tersebut dipicu oleh tapal batas antara kedua kabupaten.
Dalam laporannya Aksi saling serang tersebut menimbulkan sejumlah Warga mengalami luka-luka.
Kejadian itu pun mendapat atensi serius dari aktivis Hak Asasi manusia dari FAHAM Teo Hanpalam,
Ia mendesak Bupati kedua Kabupaten turun tangan dan Gubernur NTT harus segera intervensi.
Menurut Teo, sengketa tanah di berbagai tempat memang menjadi masalah laten yang perlu diselesaikan secara adil dan bertanggungjawab.
“Sengketa tanah ulayat memang terjadi di banyak tempat, butuh respons dan solusi konkret dari kedua Pemimpin Kabupaten, karena ini persoalan lintas batas. Tegasnya
“Saya minta Pak Bupati Manggarai Timur dan Bupati Ngada turun tangan untuk mendamaikan kedua kelompok, Gubernur NTT bisa sebagai fasilitator, karena ini bukan konflik dalam wilayah suatu kabupaten tetapi di daerah perbatasan yang diklaim masing-masing pihak bersengketa.” Jelasnya
Ia menambahkan dalam menyelesaikan konflik ini perlu pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk intervensi, kemudian menormalisasi serta merekonsiliasi kedua kelompok yang bersengketa.
“Tetapi sebelum itu harus ada kepastian status lahan tersebut. Itu tugas pemerintah, pemerintah harus segera intervensi, agar masalah ini segera diselesaikan dan tidak memakan korban jiwa.” Tegasnya lagi
Dia menambahkan status kepemilikan tanah ulayat tidak boleh dihapus karena aturan administratif wilayah. Itu hak waris, pemerintah harus beri jaminan atas hak tersebut kepada pemilik sah dari lahan itu sebelum disahkan secara administratif.
“Untuk memastikan kejelasannya, duduk bersama, berikan bukti tersurat maupun tersirat bisa berupa bukti sejarah supaya bisa jelas dan tidak saling klaim.” Terangnya
Ia juga meminta kedua kelompok bersengketa untuk menahan diri dan duduk bersama mencari solusi.
“Saya meminta kedua kelompok untuk menahan diri dan menyelesaikan sengketa dengan duduk bersama. Keselamatan kedua kelompok harus diatas segalanya. Konflik ini harus segera dihentikan, tidak boleh ada ekskalasi lebih lanjut, harus ini dibawah ke meja perundingan yang melibatkan aparatur pemerintah, supaya terang benderang.” Tutup aktivis Forum Aktivis Hak Asasi Manusia (FAHAM) tersebut
