“Belum pernah ada rapat komite. Tapi anak-anak dipaksa bayar dan kalau tidak bayar, langsung diusir. Ini tidak manusiawi,” ungkapnya.
Tidak hanya kedua anak Donatus, sejumlah siswa lain yang juga belum melunasi iuran komite dikabarkan mengalami perlakuan serupa.
Mereka diminta meninggalkan sekolah dan diancam tidak perlu kembali keesokan harinya apabila tidak membawa bukti pelunasan komite.
Donatus juga mempertanyakan tindakan kepala sekolah yang dinilai melanggar prinsip pendidikan inklusif dan bertentangan dengan aturan pelayanan pendidikan.
“Anak-anak tidak bersalah. Mereka punya hak belajar, apalagi sedang ujian semester. Mengusir siswa hanya karena uang komite adalah tindakan yang keliru,” kata Donatus.
Ia berharap Dinas PPO Manggarai segera turun tangan untuk menelusuri persoalan tersebut serta memberikan perlindungan bagi para siswa agar dapat mengikuti proses belajar tanpa intimidasi.
Dengan secara tegas juga, Donatus mendesak agar sekolah menggelar rapat komite sesuai prosedur agar kebijakan iuran tidak dilakukan secara sepihak.***
